TIDORE – Praktik distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi di Kota Tidore Kepulauan kembali mencuatkan pertanyaan.
Berdasarkan pantauan media ini di lapangan pada jumat 9/10/2026) pagi , proses pemuatan minyak tanah milik PT. Rusda Mitra Mandiri, selaku agen penyalur resmi, diduga kuat dilakukan di luar pangkalan distribusi resmi yang seharusnya berada di Kelurahan Indonesiana.
Alih-alih melakukan pemuatan di pangkalan induk yang memiliki standar keselamatan dan alat ukur terkalibrasi, sebuah truk tangki berkapasitas 5.000 liter milik PT. Rusda Mitra Mandiri terlihat memuat minyak tanah sebanyak 3 Ton lebih secara manual di bibir pantai berbatu di Kelurahan Tongwai, Pulau Tidore.
Dokumentasi yang diperoleh menunjukkan proses pemuatan yang sangat memprihatinkan dari sisi keselamatan kerja. Truk tangki berwarna merah putih bertuliskan “Wilayah Penyaluran Minyak Tanah Kota Tidore Kepulauan” dan “Dilarang Merokok” tersebut diparkir di area tanah berbatu.
Petugas di lapangan terlihat menggunakan selang plastik putih panjang untuk memindahkan cairan dari tangki truk langsung ke dalam drum-drum biru yang ditumpuk di atas sebuah kapal motor kecil bernama Apollo Star. Tidak terlihat adanya alat keselamatan kebakaran (APAR) yang siap pakai di area pemuatan, padahal truk tersebut memuat Bahan Bakar Cair Mudah Terbakar.
Sejumlah pihak yang ditemui di lokasi menyebutkan, muatan minyak tanah subsidi ini ditujukan untuk masyarakat di Pulau Mare kecamatan Tidore selatan . Namun, cara pendistribusiannya dinilai melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran BBM bersubsidi.
Pangkalan resmi pendistribusian BBM untuk wilayah ini berada di Kelurahan Indonesiana. Di pangkalan resmi, pemuatan ke kapal laut seharusnya dilakukan melalui pipa bawah (underground) atau loading arm di dermaga khusus yang diawasi oleh Syahbandar dan petugas keselamatan, bukan dengan cara disedot manual menggunakan selang di pinggir pantai Tongwai.
“Harusnya pemuatan itu dilakukan di pangkalan di Indonesiana dengan prosedur yang aman. Kalau dimuat di pinggir pantai Tongwai seperti ini, bagaimana jaminan keakuratan volumenya? Bagaimana jaminan keamanannya jika terjadi tumpahan atau kebakaran di tengah laut saat diangkut kapal kecil ke Pulau Mare?” ujar Rustam salah satu warga yang melintas menyaksikan pemuatan BBM.
Praktik pemuatan di luar pangkalan di Tongwai ini membuka celah lebar bagi manipulasi volume dan kerusakan lingkungan . Minyak tanah adalah BBM bersubsidi yang diawasi ketat oleh BPH Migas. Setiap liter yang keluar dari depo harus tercatat dalam sistem. Pemuatan manual di lokasi yang tidak terawasi dikhawatirkan menjadi celah kebocoran distribusi minyak tanah subsidi ke pasar gelap.
Selain itu, metode ini sangat berbahaya bagi ekosistem laut.Sedikit saja kesalahan dalam memompa, minyak tanah akan langsung tumpah ke perairan pantai Tongwai yang berbatu dan sulit dibersihkan,” Tegas Rustam.
Menyikapi hal ini, Mardianto Musa pemerhati sosial kota Tidore kepulauan mendesak pihak kepolisian, Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tidore , serta BPH Migas Perwakilan Maluku Utara untuk segera menertibkan praktik ini.
Pengangkutan barang berbahaya (minyak tanah) di laut diatur ketat dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 16 Tahun 2021. Penggunaan kapal kayu kecil untuk mengangkut drum-drum berisi bahan mudah terbakar menyeberang ke Pulau Mare adalah tindakan yang mengabaikan keselamatan nyawa penumpang dan awak kapal.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga diminta untuk mengevaluasi kinerja PT. Rusda Mitra Mandiri. Jika terbukti melakukan penyimpangan rute dan cara penyaluran, sanksi tegas harus diberikan demi menjamin hak masyarakat Pulau Mare mendapatkan minyak tanah subsidi yang utuh, aman, dan tepat sasaran.
Sampai berita ini dipublis, pihak PT. Rusda Mitra Mandiri belum dapat dikonfirmasi soal aktifitas pemuatan BBM ke pulau mare. (Mas)
