TERNATE – Panitia khusus (Pansus) I DPRD Kota Ternate ditugaskan membahas Ranperda RTRW menyoroti limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang lokasi di Tem pat Pembuangan Akhir (TPA) kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate.
“Pengelolaan limbah B3 itu sampai saat ini banyak kendala yang dihadapi pemerintah soal pengurusan izinnya,” kata Ketua Pansus I DPRD Kota Ternate, Junaidi A. Bahrudin, Rabu (1/4/2026).
Ia mengatakan bahwa, itu belum ada titik terang, tanda-tanda tahun ini bisa klir masalahnya. “Ini menjadi sosotan kami di pansus. Hal-hal yang saya kira strategis, sangat urgen yang ada didepan mata, tapi tidak bisa diselesaikan,” lanjutnya.
Jadi kalau terjadi penumpukan sampah medis di Kota ini satu bulan, taruhlah satu minggu atau satu bulan itu luar biasa, resiko sangat besar. “Kita tidak bisa memberikan solusi, ini aneh. Kendala apa sih, sehingga tidak bisa dipercepat izin pengelolaan limbahnya. Itu persoalan yang harus diselesaikan pemerintah,” ujar Junaidi.
Sejauh ini baru 4 rumah sakit punya instalasi pengolahan air limbah (IPAL), politisi partai Demokrat ini buru-buru menyebut, fasilitas kesehatan (faskes) yang lain ada tapi mung kin tidak lengkap. “Jadi kita akan turun lapa ngan melihat sampel itu untuk melihat secara langsung kondisi SPAL atau IPAL itu,” sambungnya.
Ini 20 tahun kedepan harusnya yang existing saat ini, itu menjadi bagian dari penanganan dan yang belum ada menjadi bagian dari rencana. “Yang sudah ada penanganan seperti apa, yang belum ada bagaimana rencananya,” tutur Junaidi.
Ia menyebutkan, RTRW mainannya disitu. Jadi rencana sistem pengelolaan air limbah domestik pada kawasan pusat perbelanjaan misalnya, Jatiland Mall, Muara Mall, Restoran Royal, Hotel apa, hotel apa.
“Kalau mau didetilkan harus disebut, sehingga kebijakan makronya ada ketika nanti diturunkan ke dokumen-dokumen lain, acuannya ada di RTRW itu,” pungkasnya. (dbs)
