TERNATE – Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026 sempat mengusik ketenangan warga Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Kabar yang beredar luas di media sosial itu bahkan memicu kekhawatiran akan lonjakan harga dan potensi kelangkaan.
Menanggapi hal tersebut, Sales Branch Manager (SBM) PT Pertamina Patra Niaga Rayon 1 Maluku Utara, Rizal Julianto, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai kenaikan harga BBM tersebut tidak benar dan tidak bersumber dari pihak resmi.
“Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait perubahan harga BBM per 1 April 2026,” tegas Rizal, Selasa (31/3/2026).
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Menurutnya, kabar yang tidak terverifikasi berpotensi memicu kepanikan, bahkan mendorong aksi pembelian berlebihan (panic buying).
Rizal menekankan bahwa informasi resmi terkait harga BBM hanya disampaikan melalui kanal resmi Pertamina, seperti situs [www.pertamina.com](http://www.pertamina.com) dan [www.pertaminapatraniaga.com](http://www.pertaminapatraniaga.com).
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga juga terus mengajak masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dan tidak berlebihan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, turut memastikan bahwa kondisi pasokan BBM di wilayah tersebut dalam keadaan aman dan terkendali. Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh kabar bohong terkait kelangkaan BBM.
Pernyataan ini disampaikan usai dirinya melakukan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU dan fasilitas Pertamina di Jambula pada Minggu (29/3/2026).
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina, dan alhamdulillah stok BBM aman. Masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak usah percaya informasi hoaks,” ujar Sarbin.
Berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi tersebut, pasokan BBM dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku Utara.
Sarbin juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengawasi distribusi BBM agar berjalan lancar dan tepat sasaran. Pengawasan ini dinilai penting untuk mencegah potensi penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur didampingi oleh Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, Asisten II Sri Haryanti Hatari, serta sejumlah pimpinan OPD terkait. (um)
