TERNATE – Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang melaju pesat dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Di balik geliat industri pengolahan dan pertambangan, angka pengangguran justru menunjukkan jarak: semakin tinggi pendidikan, semakin besar potensi menganggur.
Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 mencapai 4,46 persen. Kepala BPS Maluku Utara, Simon Sapary, dalam rilis Jumat (8/5/2026), mengungkapkan angka tersebut naik 0,20 persen poin dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 4,26 persen.
Kenaikan ini memang tipis, namun memberi sinyal kuat bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum mampu menyerap tenaga kerja secara merata, terutama lulusan berpendidikan tinggi.
BPS mencatat, lulusan Diploma IV hingga Strata 3 justru menyumbang tingkat pengangguran tertinggi, yakni 7,53 persen. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja.
Sebaliknya, kelompok berpendidikan rendah justru mencatat tingkat pengangguran paling kecil. Lulusan SD ke bawah hanya menyumbang 1,48 persen. Fakta ini menegaskan bahwa sektor informal dan pekerjaan berbasis tenaga kasar masih menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja di Maluku Utara.
Di sisi lain, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) masih mendominasi jumlah pengangguran. Sepanjang Februari 2024 hingga Februari 2026, kontribusinya mencapai 39,07 persen—tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya.
Sementara itu, lulusan SMK mulai menunjukkan tren positif. BPS mencatat penurunan signifikan tingkat pengangguran dari 10,75 persen pada Februari 2024 menjadi 6,47 persen pada Februari 2026. Tren ini mencerminkan meningkatnya serapan tenaga kerja vokasi, terutama di sektor industri pengolahan yang terus berkembang.
Dari sisi gender, perempuan masih menghadapi tingkat pengangguran lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada Februari 2026, TPT perempuan tercatat 4,66 persen, sementara laki-laki 4,33 persen. Meski demikian, angka pengangguran perempuan turun 0,38 persen poin dibanding tahun sebelumnya, sedangkan laki-laki justru naik 0,54 persen poin.
Ketimpangan juga tampak antara wilayah perkotaan dan perdesaan. BPS mencatat TPT di perkotaan mencapai 5,70 persen, jauh di atas perdesaan yang sebesar 3,80 persen. Bahkan, pengangguran di wilayah perkotaan melonjak 1,91 persen poin dibanding Februari 2025.
Tingginya angka ini mencerminkan ketatnya persaingan kerja di pusat-pusat ekonomi baru, yang dipenuhi pencari kerja muda dan lulusan pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.
Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja di Maluku Utara pada Februari 2026 mencapai 697.905 orang, bertambah 4.762 orang dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 666.813 orang telah bekerja, meningkat sekitar 3.202 orang.
Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru menurun dari 68,99 persen menjadi 68,28 persen. Penurunan ini menunjukkan masih ada sebagian masyarakat usia produktif yang belum aktif masuk ke pasar kerja.
Struktur ketenagakerjaan pun masih didominasi sektor informal. BPS mencatat 63,93 persen pekerja berada di sektor informal, sementara sektor formal hanya menyerap 36,07 persen.
Di tengah kondisi tersebut, sektor industri pengolahan tampil sebagai penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 25,61 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas hilirisasi industri di Maluku Utara.
Meski begitu, persoalan kualitas pekerjaan masih membayangi. BPS mencatat 37,11 persen pekerja bekerja tidak penuh, terdiri dari 7,73 persen setengah penganggur dan 29,38 persen pekerja paruh waktu dengan jam kerja kurang dari 35 jam per minggu.
Data ini menegaskan bahwa Maluku Utara tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas, memperkuat sektor formal, serta menyesuaikan kompetensi pendidikan dengan kebutuhan industri agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban pengangguran. (um)
