TERNATE – Di tengah dukungan pengadaan berbagai peralatan medis, sejumlah daerah masih kekurangan tenaga dokter spesialis yang mampu mengoperasikan sekaligus mengoptimalkan fasilitas kesehatan tersebut.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadapi persoalan dalam pengembangan layanan kesehatan.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mengakui pemerintah tidak cukup hanya menyediakan peralatan kesehatan. Pemprov juga harus memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk mengoperasikan peralatan tersebut.
Samsuddin menyampaikan persoalan itu setelah menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Maluku Utara di Bella Hotel Ternate, Minggu (20/9/2026).
Menurut Samsuddin, peningkatan kualitas layanan kesehatan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi profesi dokter. IDI, kata dia, memiliki posisi strategis untuk memberikan masukan sekaligus membantu pemerintah memetakan kebutuhan tenaga medis di Maluku Utara.
“Hari ini kita menghadiri kegiatan pelantikan Ikatan Dokter Indonesia. Ini merupakan mitra dari pemerintah daerah untuk bagaimana kita memajukan pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku Utara,” ujar Samsuddin.
Ia menilai persoalan tenaga kesehatan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera pemerintah tuntaskan. Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan peralatan medis, tetapi keterbatasan tenaga ahli dapat menghambat pemanfaatan fasilitas tersebut.
“Yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia. Karena saat ini kita sebenarnya banyak program pemberian bantuan peralatan, tapi kan juga harus ada tenaga yang bisa mengoperasikan peralatan itu,” katanya.
Samsuddin juga menyoroti keterbatasan dokter spesialis yang masih terjadi di sejumlah kabupaten. Kondisi tersebut membuat sebagian pasien harus mendapatkan layanan rujukan ke daerah lain, termasuk ke Ternate.
Pemerintah, lanjut dia, perlu membangun strategi bersama untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Maluku Utara yakni memberikan dukungan pendidikan bagi dokter yang ingin melanjutkan studi spesialis.
“Kalau itu nanti coba cek di Dinas Kesehatan ya. Itu ada untuk dokter yang melanjutkan mengambil spesialis,” ujar Samsuddin.
Selain kekurangan dokter spesialis, Samsuddin menyebut kesejahteraan tenaga medis turut memengaruhi kualitas pelayanan. Pemerintah perlu memastikan tata kelola pendapatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan berjalan baik agar dokter dapat memberikan pelayanan secara optimal.
Pemprov Maluku Utara juga terus membenahi sarana dan prasarana kesehatan. Pemerintah pusat saat ini mengintervensi pembangunan rumah sakit di Halmahera Timur, Pulau Taliabu, dan Kepulauan Sula.
Samsuddin juga menempatkan Rumah Sakit Sofifi sebagai salah satu fasilitas penting yang terus pemerintah kembangkan. Pemprov berharap peningkatan kapasitas rumah sakit tersebut dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan rujukan di Ternate.
“Rumah sakit Sofifi ini kan sebenarnya bagian dari yang kita upayakan untuk ditingkatkan terus, sehingga kita berharap tidak semua nantinya harus rujukan ke Ternate,” tegasnya.
Karena itu, Pemprov Maluku Utara mendorong IDI Wilayah dan IDI kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan pemerintah. Pemerintah membutuhkan masukan dari kalangan dokter untuk menentukan kebutuhan tenaga spesialis, peningkatan kompetensi, hingga pengembangan fasilitas kesehatan di setiap wilayah.
“Mudah-mudahan ke depan nanti juga ada lagi yang lain sehingga mereka sejahtera, sumber daya manusianya baik, kemudian fasilitasnya juga bagus sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Samsuddin. (um)
