SOFIFI – Memasuki usia ke-27, Provinsi Maluku Utara menghadapi tantangan besar untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi benar-benar dirasakan masyarakat.
Di tengah laju ekonomi yang mencapai 21 persen pada 2025 dan sekitar 19 persen pada 2026, pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
Tantangan tersebut menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Maluku Utara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Maluku Utara, Senin (12/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan komitmen mempercepat pembangunan yang lebih merata di 10 kabupaten/kota.
Mengusung tema “Tumbuhnya Harus Terasa”, pemerintah daerah menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau berkembangnya kawasan industri. Manfaatnya harus nyata bagi masyarakat, termasuk petani, nelayan, pelaku usaha kecil, dan keluarga yang tinggal di wilayah pelosok.
Dalam pidatonya, Sherly mengingatkan bahwa pembentukan Provinsi Maluku Utara 27 tahun lalu bukan sekadar perjuangan untuk memiliki pemerintahan dan anggaran sendiri. Otonomi daerah, menurutnya, harus menjadi jalan untuk memperluas akses pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan yang lebih adil.
Karena itu, memasuki usia ke-27, tantangan Maluku Utara bukan hanya mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pembangunan menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Ekonomi Melaju, Pemerataan Menanti
Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 21 persen pada 2025. Pada 2026, pertumbuhan ekonomi disebut berada di kisaran 19 persen. Perkembangan kawasan industri dan aktivitas hilirisasi menjadi salah satu faktor yang menopang pergerakan ekonomi daerah.
Jumlah kawasan industri yang sebelumnya berkisar satu hingga dua kawasan kini berkembang menjadi tiga kawasan. Peresmian ekspor perdana bauksit dan nikel oleh Presiden RI juga menandai perkembangan industri pengolahan mineral di wilayah ini.
Dalam paparan pemerintah daerah, nilai investasi kawasan industri secara kumulatif disebut mencapai sekitar Rp475,85 triliun. Sementara itu, aktivitas industri pengolahan, termasuk di Pulau Obi, turut mendorong penyerapan tenaga kerja. Kehadiran PT Harita di wilayah tersebut disebut menyerap sekitar 30.000 tenaga kerja.
Meski angka-angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi, pemerintah mengakui bahwa pertumbuhan yang tinggi belum sepenuhnya dirasakan secara merata.
Persoalan ini menuntut kebijakan yang mampu menghubungkan investasi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta pengembangan usaha masyarakat.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa masyarakat di sekitar kawasan industri memiliki kesempatan untuk terlibat dalam rantai pasok, baik melalui usaha kecil, penyediaan barang dan jasa, maupun kemitraan dengan perusahaan.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dalam peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat.
Infrastruktur Masih Menjadi Pekerjaan Besar
Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dari sekitar 1.000 kilometer jalan yang menjadi kewenangan provinsi, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 46 persen.
Pada 2025, pembangunan jalan provinsi dilaporkan mencapai sekitar 25 kilometer. Angka itu meningkat menjadi 125 kilometer pada 2026, sehingga total pembangunan yang dilaporkan selama dua tahun mencapai 150 kilometer dengan konstruksi hotmix.
Pemerintah menargetkan tambahan pembangunan 150 kilometer pada 2027. Dengan demikian, total jalan yang dibangun ditargetkan mencapai 300 kilometer. Adapun sisa sekitar 250 kilometer jalan provinsi ditargetkan dituntaskan pada 2028–2029.
Selain jalan provinsi, pembangunan jalan tani juga menjadi perhatian untuk mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan. Sepanjang 2025–2026, pembangunan jalan tani dilaporkan mencapai 150 kilometer. Pada 2027, targetnya ditingkatkan menjadi 200 kilometer melalui penerapan teknologi stabilisasi tanah yang tengah disiapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Pembangunan jembatan juga terus didorong untuk memperkuat konektivitas antarkawasan. Pada tahap pertama, sebanyak 31 jembatan dilaporkan selesai, sedangkan tahap kedua direncanakan mencakup tambahan 30 jembatan.
Dukungan program Inpres Jalan Daerah turut diarahkan untuk memperbaiki konektivitas di 10 kabupaten/kota. Alokasi program tersebut disebut mencapai sekitar Rp300 miliar pada 2025 dan Rp240 miliar pada tahun berikutnya.
Pemerintah juga menyoroti peningkatan fasilitas pelabuhan cepat untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang bergantung pada transportasi laut.
Namun, tantangan pembangunan infrastruktur di provinsi kepulauan seperti Maluku Utara tidak hanya terletak pada panjang jalan atau jumlah jembatan yang dibangun. Konektivitas juga harus mampu menurunkan biaya distribusi, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperlancar pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
Ribuan Rumah Ditargetkan Diperbaiki
Pemerataan pembangunan juga menyasar sektor perumahan. Pemprov Maluku Utara mendorong peningkatan jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki melalui program bedah rumah dan dukungan pemerintah pusat.
Pelaksanaan program perumahan pada 2025 tercatat mencapai sekitar 700 rumah, kemudian meningkat menjadi 1.200 rumah pada 2026. Pada 2027, pemerintah menargetkan perbaikan 1.500 rumah melalui program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Selain itu, dukungan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terus diperjuangkan bersama DPRD dan DPR RI. Dari target awal sekitar 5.300 rumah pada 2026, sebanyak 4.542 rumah dilaporkan telah terverifikasi.
Untuk tahun berikutnya, pemerintah menargetkan kuota bantuan perumahan mencapai 10.000 rumah yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Target tersebut diharapkan memperluas akses keluarga berpenghasilan rendah terhadap hunian yang lebih layak. Meski demikian, ketepatan sasaran tetap menjadi faktor penting agar bantuan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
Peningkatan jumlah rumah yang diperbaiki juga perlu diikuti pengawasan terhadap kualitas bangunan dan pelaksanaan program, sehingga bantuan tidak hanya memenuhi target administrasi, tetapi memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima.
Pendidikan dan Kesehatan Perlu Menjangkau Pelosok
Di sektor pendidikan, Sherly menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting bagi pembangunan Maluku Utara.
Pada 100 hari pertama kepemimpinannya bersama Sarbin Sehe, pemerintah telah mengintegrasikan layanan SMA, SMK, dan SLB sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
Program beasiswa bagi putra-putri Maluku Utara juga akan diperluas. Dari kuota awal sekitar 1.000 beasiswa reguler, pemerintah menargetkan peningkatan kuota pada 2027.
Pemprov turut menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, IPB University, dan Universitas Gadjah Mada, melalui jalur afirmasi maupun kuota khusus bagi putra-putri daerah.
Selain pendidikan tinggi, pemerintah mendorong penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja agar tenaga kerja lokal dapat memenuhi kebutuhan industri yang berkembang di Maluku Utara.
Pada aspek sarana pendidikan, anggaran revitalisasi SMA dilaporkan mencapai Rp92 miliar pada tahun sebelumnya dan Rp51 miliar pada tahun berjalan. Pemerintah juga tengah mengupayakan tambahan sekitar Rp40 miliar.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terus dilakukan untuk menangani persoalan revitalisasi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Sementara itu, pemerataan pelayanan kesehatan menjadi perhatian lainnya. Pada 2026, pelayanan operasi jantung telah diresmikan di Halmahera Utara dan Ternate. Pemerintah juga mengupayakan pengembangan layanan kesehatan di sejumlah rumah sakit pada 2027.
Dukungan pemerintah pusat diarahkan pada peningkatan fasilitas kesehatan di Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu. Bantuan untuk fasilitas rumah sakit di wilayah tersebut disebut mencapai Rp150 miliar, termasuk dukungan fasilitas ICU, CT-Scan, dan ruang operasi untuk bayi prematur.
Pemprov juga menyiapkan revitalisasi rumah sakit regional, termasuk di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Tidore Kepulauan, melalui dukungan anggaran Kementerian Kesehatan.
Di tingkat layanan dasar, revitalisasi puskesmas terus didorong dengan alokasi anggaran yang disebut mencapai Rp51 miliar. Pemerintah juga menyoroti kebutuhan rumah singgah di Sulawesi bagi pasien yang menjalani kemoterapi di luar daerah.
Berbagai program tersebut menunjukkan upaya memperluas layanan dasar. Namun, pemerataan tetap bergantung pada kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan peralatan, serta kemudahan akses bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan.
APBD 2027 Fokus pada Konektivitas
Untuk mendukung agenda pembangunan, pemerintah memaparkan rencana pendapatan daerah dalam APBD 2027 sebesar Rp3,57 triliun, meningkat sekitar 25,5 persen, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp800 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,8 triliun atau meningkat sekitar 54 persen dibandingkan APBD induk 2026.
Sekitar 30 persen anggaran 2027 diprioritaskan untuk konektivitas, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan sektor perhubungan.
Besarnya alokasi tersebut menuntut perencanaan dan pengawasan yang kuat agar anggaran menghasilkan infrastruktur yang berkualitas serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 3 persen dan tingkat pengangguran berada di kisaran 2,5 persen. Salah satu intervensi yang disiapkan menyasar sekitar 13.000 keluarga miskin ekstrem.
Di sektor pertanian dan perkebunan, pemerintah merencanakan program bibit kelapa yang mencakup 15.000 hektare serta pembukaan 3.000 hektare lahan baru. Dukungan bagi petani dan nelayan juga diarahkan melalui bantuan sarana produksi, akses usaha, dan kerja sama lintas sektor.
Pada sektor perikanan, Bank BRI disebut mendukung fasilitasi 1.000 KUR bagi nelayan, termasuk bantuan mesin 15 dan 20 PK. Dukungan CSR sejumlah perusahaan dan lembaga juga mencakup bantuan 32 unit mesin, mobil jenazah, dan ambulans.
Pemerintah turut mendorong program modal kerja sebesar Rp4 juta untuk membantu pengembangan usaha masyarakat. Skema yang dipaparkan mencakup cicilan sekitar Rp100.000 hingga Rp180.000 per minggu, dengan tenor pelunasan enam bulan sampai satu tahun.
Di sisi keuangan daerah, Pemprov mengalokasikan sekitar Rp300 miliar dalam APBD perubahan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH), termasuk kewajiban tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya secara proporsional. Pada 2027, pemerintah merencanakan alokasi Rp250 miliar untuk melanjutkan pembayaran secara bertahap.
Pemprov juga menargetkan peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK hingga di atas 90 sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, integritas aparatur, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Pembangunan Butuh Kerja Bersama
Menutup pidatonya dalam rapat paripurna HUT ke-27, Sherly menegaskan bahwa pembangunan Maluku Utara tidak dapat hanya mengandalkan gubernur, wakil gubernur, atau jajaran pemerintah provinsi.
Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan daerah.
“Membangun Maluku Utara tidak bisa menjadi pekerjaan satu gubernur, wakil gubernur, satu jajaran pemerintahan, atau satu kelompok politik. Provinsi ini diperjuangkan bersama, maka masa depannya pun harus dibangun bersama,” tegas Sherly.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus bekerja dengan integritas, DPRD mengawal kebijakan anggaran, pemerintah kabupaten/kota memastikan pelayanan menjangkau masyarakat, sedangkan dunia usaha diharapkan menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah.
Memasuki usia ke-27, Maluku Utara memiliki modal ekonomi yang besar melalui kekayaan sumber daya alam, pertumbuhan industri, dan peningkatan investasi. Namun, tantangan pemerataan belum berhenti pada penyusunan target dan alokasi anggaran.
Pembangunan jalan harus mempermudah mobilitas warga, sekolah harus meningkatkan kualitas pendidikan, fasilitas kesehatan harus menjangkau wilayah terpencil, dan pertumbuhan industri harus membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal.
Tema “Tumbuhnya Harus Terasa” pada akhirnya menjadi ukuran yang perlu dibuktikan melalui capaian nyata. Bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi atau seberapa besar investasi yang masuk, tetapi juga seberapa luas masyarakat menikmati manfaat pembangunan.
Pada usia ke-27 ini, pekerjaan besar Maluku Utara adalah memastikan kemajuan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan, sehingga tidak ada wilayah maupun kelompok masyarakat yang tertinggal dari pembangunan.
“Dirgahayu ke-27 Provinsi Maluku Utara, tumbuhnya harus terasa,” pungkas Sherly menutup pidatonya. (um)
