SOFIFI – Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gabungan Organda turun ke jalan dan mengguncang pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Mereka memprotes kelangkaan serta melonjaknya harga solar subsidi yang dinilai tidak masuk akal dan sarat dugaan permainan mafia BBM.
Para sopir memulai aksi dari Mapolda Maluku Utara, lalu bergerak menuju Kantor Gubernur hingga Gedung DPRD Malut pada Senin (11/5/2026), Sepanjang aksi, mereka menyuarakan tuntutan tegas: aparat harus segera menangkap dan memidanakan oknum penimbun BBM subsidi yang dianggap merampas hak rakyat.
Aksi ini dipicu oleh ketimpangan harga yang mencolok. Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) bio solar sebesar Rp6.500 per liter, namun di lapangan masyarakat justru harus merogoh kocek hingga Rp16 ribu sampai Rp20 ribu per liter.
Orator aksi, Lutfi, dengan lantang menegaskan bahwa persoalan ini sudah melewati batas. Ia menyebut para sopir truk menjadi korban paling nyata akibat distribusi BBM yang kacau dan diduga dimanipulasi oleh oknum tertentu.
“Solar subsidi ini untuk rakyat, bukan untuk dipermainkan. Harga resmi Rp6.500, tapi masyarakat dipaksa beli sampai Rp20 ribu. Kami menduga ada permainan oknum. Kami punya data. Tangkap dan pidanakan mereka,” tegas Lutfi di hadapan Wakil Gubernur, anggota DPRD Malut, dan sejumlah pimpinan OPD usai rapat paripurna Pansus LKPJ di Aula DPRD Malut.
Lutfi juga mengkritik lemahnya pengawasan pemerintah dan DPRD. Menurutnya, persoalan solar subsidi terus berulang setiap tahun tanpa solusi nyata. “Setiap tahun masalahnya sama. Rakyat terus jadi korban. Siapa sebenarnya yang menikmati situasi ini?” ujarnya.
Menanggapi tekanan massa, Wakil Gubernur Maluku Utara mengakui persoalan bio solar bukan hal baru. Ia menegaskan harga resmi berada di kisaran Rp6.800 per liter dan menyebut harga di atas Rp16 ribu sebagai kondisi yang tidak wajar.
“Kalau memang ada oknum, laporkan secara tertulis. Kita proses hukum. Persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga berjanji segera memanggil pihak PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan sekaligus mencari solusi konkret. Pemerintah menilai persoalan ini tidak hanya berdampak pada sopir dan pelaku usaha, tetapi juga mulai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat luas.
“Kalau rakyat susah, pemerintah juga ikut terdampak. Ini menyangkut kehidupan banyak orang,” tambahnya.
DPRD Maluku Utara turut merespons cepat. Wakil Ketua DPRD, Kuntu Daud, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan massa agar tidak berhenti pada sebatas rapat dan laporan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD, Said Banyo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Pertamina.
“Mereka sedang menuju Sofifi dan akan mengikuti audiensi bersama DPRD dan pemerintah daerah. Masalah ini harus dibuka secara transparan,” ujar Said.
Di tengah gejolak ini, fakta mengejutkan justru muncul. Stok solar di Maluku Utara dilaporkan dalam kondisi aman, mencapai 7.519 kiloliter. Kondisi tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa persoalan utama bukan pada ketersediaan, melainkan distribusi yang diduga dimainkan oleh oknum tertentu.
Massa aksi mengharapkan bisa melakukan audiensi bersama Pertamina, Wakil Gubernur, DPRD, untuk memberi solusi nyata atas persoalan yang mereka hadapi. (um)
