SOFIFI – Apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Senin (4/5/2026), tak sekadar seremoni rutin. Di hadapan ratusan pegawai, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda justru melontarkan sejumlah catatan keras terkait kinerja birokrasi yang dinilai masih jauh dari harapan.
Bertempat di halaman Kantor Gubernur di Sofifi, apel tersebut dihadiri jajaran pejabat mulai dari staf ahli, asisten, pimpinan OPD, hingga ASN dan PPPK. Namun, yang mencuat bukan hanya barisan peserta, melainkan pesan tegas gubernur soal disiplin, kinerja, hingga ancaman terhadap kesejahteraan pegawai.
Sorotan pertama diarahkan pada persoalan klasik: keterlambatan administrasi. Sherly menegaskan masih ada OPD yang lalai menginput data rutin, yang berimbas pada terganggunya pembayaran gaji ASN.
“Ini peringatan pertama dan terakhir. Jika masih terulang, akan ada catatan kinerja langsung bagi pimpinan terkait,” tegasnya.
Lebih jauh, Sherly mengingatkan tantangan fiskal yang mulai membayangi. Dengan APBD Maluku Utara sekitar Rp2,7 triliun dan PAD Rp1,2 triliun, pemerintah menargetkan peningkatan PAD menjadi Rp1,5 triliun pada 2026.
Target tersebut bukan tanpa konsekuensi. Jika tidak tercapai, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada 2027 terancam.
“Ini bukan sekadar angka. Kesejahteraan ASN bergantung pada kinerja kita semua,” ujarnya.
Di sisi lain, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025 menjadi tamparan tersendiri. Maluku Utara berada di peringkat 31 dari 34 provinsi—posisi yang mencerminkan masih lemahnya kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Gubernur menilai akar persoalan terletak pada buruknya integrasi data antar-OPD, yang berdampak pada kebijakan yang tidak tepat sasaran.
“Tanpa data yang akurat, kita bekerja dalam gelap,” katanya.
Dalam upaya memperbaiki kondisi tersebut, efisiensi anggaran disebut akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, terutama jalan dan jembatan. Skema kontrak payung untuk pekerjaan lapis penetrasi (lapen) bahkan diklaim sebagai terobosan baru.
Namun, Sherly mengingatkan agar inovasi tidak mengorbankan kualitas.
“Jangan hanya cepat, tapi pastikan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pesannya kepada Dinas PUPR.
Di sektor pendidikan, pemerintah mulai membuka akses melalui kerja sama dengan berbagai sekolah kedinasan dan perguruan tinggi ternama, serta program beasiswa S2 bagi ASN. Sementara itu, sistem penerimaan murid baru 2026 akan dilakukan secara daring dan tanpa pungutan biaya untuk jenjang SMA.
Meski begitu, perhatian serius juga diarahkan ke sektor kesehatan. Gubernur menilai peningkatan anggaran belum berbanding lurus dengan kualitas layanan di rumah sakit daerah.
“Ini menyangkut nyawa masyarakat. Tidak boleh ada kompromi,” tegasnya.
Menutup arahannya, Sherly mengingatkan seluruh ASN bahwa belanja pegawai yang mencapai Rp1,2 triliun harus dibayar dengan kinerja nyata, bukan sekadar rutinitas administratif.
Pesan itu menjadi penegasan bahwa di tengah tekanan anggaran dan tuntutan publik, birokrasi Maluku Utara tak lagi bisa berjalan seperti biasa. Evaluasi sudah dibuka, peringatan sudah disampaikan tinggal menunggu, apakah perubahan benar-benar terjadi atau kembali berakhir sebagai catatan di atas kertas. (um)
